Angka Pengangguran Terbuka Kota Bandung Masih Tinggi

DPRD Kota Bandung, Jawa Barat, harapkan agar Pemkot Bandung bisa menekan angka pengangguran terbuka yang saat ini mencapai 7,4 persen.

Untuk mengurangi angka pengangguran terbuka, Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengharapkan agar Disnaker mampu menjadi fasilitator mempertemukan perusahaan dengan calon tenaga kerja. Foto: avila/trustjabar

trustjabar.com – Angka pengangguran terbuka di Kota Bandung, Jawa Barat, saat ini mencapai 7,4 persen. Kondisi ekonomi yang belum stabil, menjadi salah satu faktor masih tingginya angka pencari kerja tersebut.

Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi mengapresiasi upaya dinas tenaga kerja yang menggelar bursa kerja. Ia menilai, dengan adanya bursa kerja ini menjadi upaya efektif memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja. Dengan demikian, angka pengangguran terbuka di Kota Bandung pun akan tertangani.

“Kehadiran pemerintah melalui dinas tenaga kerja, memiliki peran penting sebagai jembatan antara dunia industri dan para pencari kerja. Sebetulnya banyak sekali perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil, tetapi di sisi lain juga banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Masalahnya, keduanya sering tidak saling bertemu. Di sinilah pentingnya peran pemerintah memfasilitasi agar kebutuhan perusahaan dan masyarakat bisa saling terpenuhi,” ujar Asep, Sabtu (4/10).

Ia berharap, kegiatan serupa pun perlu juga ada hingga menyentuh ke kecamatan untuk mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Bandung.

Kurangi Angka Pengangguran Terbuka di Kota Bandung, Pemberdayaan UMKM Bisa Serap Tenaga Kerja

Asep juga mendorong agar program pemerintah harus bisa menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Menurutnya, sebanyak apa pun lowongan kerja yang tersedia, tidak akan berdampak maksimal jika tidak diimbangi peningkatan SDM terampil dan siap kerja.

“Di era persaingan global, perusahaan tentu membutuhkan tenaga profesional yang mampu berkontribusi nyata,” ungkapnya.

Selain itu, ia menekankan, setiap kebijakan pemerintah harus memberikan solusi konkret agar masyarakat memperoleh pekerjaan atau peluang berwirausaha. Kemudian menyediakan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM. Dengan memberikan akses luas kepada UMKM tersebut, maka mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran terbuka di Kota Bandung.

“Masyarakat sudah berkontribusi melalui pajak dan PBB. Maka pemerintah harus memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Membuat produk kini mudah, tapi memasarkan tidaklah mudah. Di sinilah pentingnya dukungan pemerintah,” katanya. (Vil/trustjabar/R1)