DPRD Bakal Terus Awasi dan Evaluasi Kinerja Pendamping Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung

DPRD akan terus mengawasi kinerja pendamping Koperasi Merah Putih yang tersebar di desa-desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M. Hailuki menegaskan, DPRD bakal terus mengawasi dan mengevaluasi kinerja pendamping Koperasi Merah Putih di Kabupaten Bandung. Foto: ecp/trustjabar

trustjabar.com – DPRD akan terus mengawasi kinerja pendamping Koperasi Merah Putih (KMP) yang tersebar di desa-desa di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hal itu agar prinsip pembentukan Koperasi Merah Putih tetap berada di koridor cita-cita pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, M. Hailuki kepada trustjabar.com di Soreang, Minggu (14/92025). Hailuki tidak mengharapkan, rekrutmen pendamping KMP ini menjadi aji mumpung segelintir orang lantaran unsur kedekatan dengan stakeholder tertentu. Sehingga, proses rekrutmen yang seharusnya melahirkan pendamping koperasi yang profesional, tidak terwujud.

“Kita juga tidak mau jika pendamping Koperasi Merah Putih ini tidak memiliki keahlian manajemen. Mereka harus mampu menjalankan manajemen usaha secara profesional,” tuturnya.

Oleh karenanya, lanjut Hailuki, proses rekrutmen pendamping KMP untuk setiap desa ini harus berdasarkan prinsip meritokrasi. Hal itu untuk mencegah praktik koncoisme (aji mumpung, nepotisme) yang berdampak pada performa usaha.

Tugas Berat Menanti Pendamping Koperasi Merah Putih

Pentingnya pendamping KMP profesional ini, lanjut Hailuki, bukan tanpa sebab. Koperasi Merah Putih yang lahir di era Presiden Prabowo ini harus mampu menjadi penopang utama program strategis Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sehingga mampu menggerakan ekonomi desa dengan melibatkan pemasok lokal untuk bahan makanan MBG. Pemasok itu di antaranya penyuplai lokal beras, lauk pauk, buah-buahan, dan lain sebagainya.

“Oleh karena itu, pendamping KMP ini bukan sekadar pengawas belaka. Posisi pendamping ini harus mampu ikut menggerakkan ekonomi lokal. Jika hal itu bisa terwujud, maka saya optimistis perekonomian lokal akan tumbuh,” ungkapnya.

Hailuki juga berharap keberadaan Koperasi Merah Putih tidak tergoda untuk terjun ke sektor simpan pinjam. Alasannya, lanjut ia, karena hal itu sangat rawan mengalami kredit macet seperti yang dialami BUMD dan BPR milik Kabupaten Bandung.

“Saya berharap, pendamping Koperasi Merah Putih ini bisa berkontribusi positif terhadap jalannya roda perekonomian lokal. Karena itu (pemberdayaan ekonomi lokal) menjadi salah satu tujuan pembentukan koperasi ini. Juga tidak kalah penting, keberadaan koperasi ini juga harus mampu berkolaborasi dengan BUMDES dan UMKM lokal. Sehingga tidak terjadi fenomena kanibalisme dalam implementasi bisnis sektor riil,” kata Hailuki. (cep/trustjabar/R1)