trustjabar.com – Agar pembangunannya bisa tertata optimal, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana akan mengambil alih ruas jalan desa. Rencana tersebut erat kaitannya dengan penuntasan masalah kesehatan seperti stunting di tengah warga desa.

Baca Juga : Perbaikan Jalan Strategis Kota Bandung Terkendala Cuaca dan Perubahan Anggaran

“Setelah data dari desa masuk ke saya, nanti saya telaah untuk merumuskan kebijakan. Bantuan keuangan infrastruktur desa nanti pembangunan jalannya akan kita ambil alih semuanya,” ungkapnya.

Dedi mengatakan, selama ini pembangunan jalan desa tidak sesuai yang ia harapkan. Hal itu lantaran pembangunan jalan tersebut gampang rusak. Jika pembangunan infrastruktur aksesibilitas itu oleh Pemprov Jabar, ia meyakini kualitasnya akan lebih baik.

“Belum juga dibangun tidak lama kemudian sudah rusak lagi. Saya tidak mau seperti itu. Ini untuk kepentingan masyarakat. Kalau nanti pembangunannya (jalan desa) oleh Pemprov Jawa Barat agar kualitasnya lebih baik. Kalaupun mau jalan beton, betonnya pabrikan,” ucapnya.

Gubernur menambahkan, setelah pengambilalihan pembangunan jalan desa selesai oleh Pemprov Jabar, maka urusan desa akan fokus menyelesaikan program kesehatan. Oleh sebab itu, Bappeda Jawa Barat akan menentukan besaran biaya recovery program-program kesehatan warga di desa.

Baca Juga : Sidak Dua Lokasi Perbaikan Jalan, DPRD Bandung Barat Temukan Fakta Mengejutkan!

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kota/kabupaten menyiapkan anggaran untuk perbaikan jalan mencapai 7,5 persen dari total APBD. Alasannya, jika alokasi anggaran perbaikan jalan di bawah 7,5 persen, maka kondisi jalan akan tetap rusak. Ia mengatakan, kewajiban alokasi untuk pembangunan jalan ini akan ia perkuat melalui penerbitan keputusan gubernur.

Alokasi anggaran ini, lanjut Dedi, sangat penting. Hal itu mengingat warga di desa sering mengeluhkan kerusakan jalan meski kewenangan jalan itu bukan di provinsi. Kewajiban alokasi ini, menurut Dedi, menuntut daerah memprioritaskan anggaran infrastruktur daripada belanja yang tidak bermanfaat langsung kepada masyarakat.

“Masyarakat tidak bisa membedakan mana jalan provinsi, kota, kabupaten, atau desa. Setiap ada jalan rusak, warga sering mengadunya ke saya,” katanya. (ecp/trustjabar/R1)