Pimpin Apel Gabungan, Bupati Bandung Barat Tegaskan Soal Kehadiran ASN

Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Jeje Ritchie Ismail menekankan para ASN dan non-ASN menggelorakan semangat nasionalisme.

Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Jeje Ritchie Ismail saat memimpin apel gabungan ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Dalam amanatnya, ia menegaskan mengenai tingkat kehadiran kerja pegawai. Foto: ist/

trustjabar.com - Bupati Bandung Barat, Jawa Barat, Jeje Ritchie Ismail menekankan para ASN dan non-ASN di Pemkab Bandung Barat menggelorakan semangat nasionalisme. Selain itu, bupati juga mengingatkan ASN meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Ini bulan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Jadi kita semua harus menghargai jasa para pahlawan dengan bekerja keras. Ini (kemerdekaan) yang kita nikmati hari ini bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan panjang,” tuturnya.

Ia mengungkapkan hal itu saat memimpin apel gabungan perdana ASN di Kabupaten Bandung Barat, Senin (4/8/2025).

Semangat kemerdekaan dan nasionalisme harus menjadi pelecut bagi setiap ASN di Bandung Barat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif, dengan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurutnya, sebagus apapun sistem dan teknologi semuanya bergantung pada siapa yang menjalankannya. Sehingga peran dari SDM yang mumpuni menjadi sangat penting dalam membangun daerah.

Adik ipar Raffi Ahmad ini juga menyoroti peraturan terbaru terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sebagai informasi penghitungan TPP yang berlaku saat ini berdasarkan presensi dan kinerja melalui sistem aplikasi SMART.

“TPP bukanlah hak mutlak. Tapi TPP adalah bentuk penghargaan atas kinerja dan kedisiplinan yang terukur dari setiap pekerja,” ujarnya di hadapan ASN Bandung Barat.

Jeje menyebutkan, perhitungan TPP berdasarkan pada 40 persen kehadiran dan 60 persen capaian kinerja.

“Setiap bentuk manipulasi presensi, pengisian kinerja fiktif, atau keterlambatan pelaporan akan ada sanksi tegas. Termasuk (pemberian sanksi) pengurangan TPP bahkan hukuman disiplin,” tuturnya.

Jeje Ingatkan Pimpinan OPD tak Lalai Tindak Tegas Pelanggar Disiplin ASN Bandung Barat

Jeje juga mengingatkan para pimpinan perangkat daerah agar tidak lalai dalam menindaklanjuti pelanggaran disiplin. Pimpinan yang tidak menindaklanjuti pelanggaran, akan ada sanksi sesuai Pasal 24 ayat (3) PP Nomor 94/2021. Termasuk penundaan surat rekomendasi pencairan TPP. Jeje pun melakukan sampel kehadiran dalam apel gabungan yang ia pimpin itu.

Bersama dengan tim dari BKPSDM, Jeje memeriksa kehadiran ASN dan non-ASN dengan cara mencocokkan data aplikasi SMART dengan kondisi nyatanya.

“Saya tidak mau ASN Bandung Barat hanya disiplin di sistem, tapi tidak secara fakta (fisik). Apel ini adalah cermin dari komitmen dan integritas kita terhadap pekerjaan,” katanya. (Adi/trustjabar/R1)