Respon Pemkot Bandung Terkait Warga Batununggal Tolak Dapur MBG

Wali Kota Bandung, Jawa Barat, M Farhan, buka suara terkait adanya aksi sejumlah warga yang menolak dapur MBG di kawasan Batununggal.

Wali Kota Bandung, M Farhan merespon terkait adanya aksi warga Batununggal di Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, yang menolak keberadaan dapur MBG di sekitar lingkungannya. Foto: istimewa/

trustjabar.com – Wali Kota Bandung, Jawa Barat, M Farhan, buka suara terkait adanya aksi sejumlah warga yang menolak dapur MBG di kawasan Batununggal, Bandung Kidul. Menurut walikota, program MBG merupakan program nasional yang baik dan harus berjalan dengan komitmen serta koordinasi matang.

Sebelumnya, pada Minggu (9/11/2025) sore, terjadi aksi warga yang menolak keberadaan dapur MBG di kawasan Parakan Indah Raya, Kelurahan Batununggal. Warga mengaku khawatir keberadaan dapur tersebut berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan. Gangguan itu di antaranya bau yang tidak sedap dan pengelolaan sampah yang kurang maksimal.

“Program MBG ini merupakan program pemerintah pusat yang baik dan harus kita jaga. Dalam pelaksanaannya, program MBG perlu memperhatikan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat sekitar. Kami akan berkoordinasi dengan semua pihak agar program ini bisa berjalan baik,” ungkap Farhan, Senin (10/11/2025).

Ia juga berkomitmen akan segera berkomunikasi dan mediasi dengan warga Batununggal yang menolak keberadaan dapur MBG tersebut. Komunikasi dan mediasi, lanjut Farhan, agar permasalahan itu bisa terselesaikan dengan jalan musyawarah.

Warga Batununggal Tolak Keberadaan Dapur MBG, Pemkot Bandung Fasilitasi Mediasi

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain mengungkapkan hal serupa. Ia mengungkapkan, pemerintah telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan aparat kewilayahan termasuk dengan satuan tugas (satgas). Hal itu dalam hal pengawasan pelaksanaan program MBG, khususnya dalam hal pengelolaan sampah.

Menurut Iskandar, Pemkot Bandung sudah menugaskan satgas memastikan sampah di dapur umum dan fasilitas serupa lainnya terlaksana dengan tepat. Ia menekankan, sampah organik dari kegiatan dapur MBG harus terproses secara khusus. Hal itu agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi warga sekitar.

“Satgas bersama dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan dinas lingkungan hidup akan memeriksa ke lapangan untuk melihat proses di dapur tersebut. Sampah organik dari dapur ini, tentunya tidak boleh (membuang) sembarang,” ungkapnya.

Ia juga memastikan, Pemkot Bandung akan memfasilitasi mediasi antara warga dengan pengelola dapur MBG di Batununggal tersebut. Rencananya, mediasi itu akan berlangsung dalam waktu dekat ini. (ecp/trustjabar/R1)