BPS; Program MBG Topang Kinerja Ekonomi Triwulan III 2025

Pemerintah pusat saat ini akan memperkuat dampak ekonomi lokal dari program MBG, siapkan regulasi larangan penggunaan barang impor.

BPS mengklaim pelaksanaan program MBG menopang kinerja ekonomi pada Triwulan III-2025. Foto: ilustrasi/

trustjabar.com – Pemerintah pusat saat ini akan memperkuat dampak ekonomi lokal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah rencananya akan mengeluarkan regulasi mengenai pelarangan penggunaan barang impor dalam program MBG.

Baca Juga : Dugaan Gejala Keracunan MBG Kembali Terjadi di Bandung Barat, 133 Pelajar Jadi Korban

Program MBG ini telah menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025. Program ini mendorong sektor pertanian, industri makanan, dan penyerapan tenaga kerja.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, Moh Edy Mahmud mengatakan, program Makan Bergizi Gratis ini turut menopang kinerja ekonomi pada triwulan III 2025. Sektor pertanian, kata Edy, mencatat pertumbuhan sebesar 6,51 persen berkat peningkatan permintaan daging ayam dan telur ayam ras. Hal ini seiring dengan perluasan distribusi makanan bergizi di berbagai daerah.

“Sub-sektor tanaman pangan, ada pertumbuhan lebih tinggi 9,94 persen karena kenaikan produktivitas dan luas panen padi,” ungkap Edy.

Di sektor industri pengolahan makanan dan minuman, lanjut Edy, juga merasakan efek mengganda dengan pertumbuhan 6,49 persen. Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,89 persen dengan kontribusi 53,14 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dampak ekonomi program MBG juga terjadi di sisi ketenagakerjaan. BPS mencatat, hingga Agustus 2025 jumlah penduduk bekerja bertambah 1,90 juta orang. Sementara tingkat pengangguran menurun menjadi 4,85 persen. Dalam implementasi program MBG ini, sektor pertanian dan industri makanan-minuman, menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja baru.

Cak Imin Tegaskan Dukung Ekonomi Lokal Larang Penggunaan Barang Impor di Program MBG

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Kota Bandung, Jawa Barat, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menegaskan perlindungan ekonomi lokal. Ia menyebut, dalam implementasi program MBG ini pihaknya melarang penggunaan barang impor.

Baca Juga : Awasi Pelaksanaan Program MBG, Pemerintah Kota Bandung Terjunkan Tiga Dinas Sekaligus

“Saya minta BGN (Badan Gizi Nasional) memastikan tidak ada satu barang yang impor. Baik bahan pangan maupun peralatan dapur MBG,” katanya, Rabu (5/11/2025).

Kebijakan ini, kata Muhaimin, bertujuan membangun ekosistem ekonomi pemberdayaan UMKM dan koperasi lokal dalam implementasi program MBG.

Sebagai informasi, program MBG ini telah menyalurkan 1,4 miliar porsi makanan untuk 36,7 juta penerima manfaat di Indonesia. Sejauh ini, sebanyak 12.508 unit SPPG turut terlibat dalam program ini. Target program MBG ini akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. (ecp/trustjabar/R1)