trustjabar.com - Sejumlah kalangan mengingatkan masyarakat terkait adanya ajakan boikot produk terafiliasi Israel yang terus menggaung di ruang publik terutama di media sosial. Berbagai kalangan tidak mempermasalahkan solidaritas Palestina. Meski demikian, penting bagi publik meningkatkan literasi ekonomi. Hal tersebut agar tidak merugikan perekonomian nasional.

Baca Juga : DPRD Jawa Barat Dorong Penyelesaian Damai Terkait Kasus Doxing Terhadap Direktur DEEP

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat menegaskan, boikot tanpa dasar akurat bisa menekan daya beli dan memperburuk risiko PHK.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), melalui Eman Suryaman, menekankan pentingnya literasi ekonomi. Data Bursa Efek Indonesia mencatat, hingga 15 September 2025 terdapat 954 perusahaan publik di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebagian besar emiten merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pengusaha dan investor domestik.

"Perusahaan publik nasional tidak bisa serta-merta diboikot hanya karena sebagian kecil saham milik asing," ucap Eman, Jumat (19/9/2025)

Tokoh NU, Nadirsyah Hosen, juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap daftar boikot produk terafiliasi Israel yang beredar di media sosial. Hal itu karena akurasinya sering tidak terjamin.

Baca Juga : Aksi Bela Palestina Menggema di Kota Bandung

Konteks global mempertegas hal ini. PBB merilis daftar 48 perusahaan dunia yang terbukti mendukung pendudukan Israel. Namun, banyak merek populer di Indonesia justru tidak tercantum di dalamnya.

"Gerakan boikot (produk terafiliasi Israel) tetap penting sebagai senjata damai. Tetapi literasi, ketepatan data, dan sikap kritis harus menjadi fondasi. Tanpa itu, niat mulia bisa berubah menjadi kerugian ekonomi bagi bangsa sendiri," ujarnya.

Padahal, pemerintah saat ini sedang gencar menciptakan lapangan kerja baru termasuk launching Paket Kebijakan Ekonomi yang memberi insentif ketenagakerjaan. Harapannya agar mampu mengakselerasi pertumbuhan. Tahun ini, pemerintah fokus kepada delapan program untuk mendorong percepatan berbagai program prioritas.

"Gerakan boikot (produk terafiliasi Israel) yang salah sasaran, menjadi kontraproduktif terhadap upaya itu," ujarnya. (Ghani Rahmat/trustjabar/R1)